DPR Minta Kenaikan Dana Bantuan Rutin

Berita Politik, Kabar Trending, Berita Politik Indonesia, Berita Terbaru DPR, Tjahjo Kumolo, Mentri Dalam Negeri, Dana Partai Politik, Partai Politik Indonesia

Sebelumnya Dana Parpol Sudah Naik 10 Kali Lipat

Berita Politik Nusantara – Tjahjo Kumolo selaku Mentri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengusulkan adanya dana bantuan rutin bagi partai politik. Dana bantuan rutin tersebut merupakan anggaran baru yang diusulkan diluar dari dana bantuan parpol yang sudah dinaikan oleh pemerintah menjadi seribu rupiah per suaranya.

Menurut Mendagri, sejauh ini mekanisme terhadap bantuan tersebut, termasuk juga nominalnya masih tidak jelas. Tjahjo mengatakan bahwa hal tersebut baru sekedar masukan yang akan dibicarakan lebih lanjut lagi antara Kementrian Keuangan dengan Badan Anggaran DPR.

“Itu kan baru usulan DPR, karena kalau yang seribu itu kan adil. Artinya kalau parpol perolehan kursinya sudah banyak, maka akan dapat dana bantuan yang lebih besar pula dari pemerintah,” tuturnya pada hari Selasa, 29 Agustus 2017.

Tjahjo menambahkan, DPR beralasan bahwa bantuan pemerintah kepada parpol hanya dilihat dari perolehan kursi saja. Hal itu justru dianggap tidak adil sehingga harus didukung dengan bantuan yang wajib secara rutin.

“Parpol kan gak boleh sepenuhnya bergantung kepada anggaran Negara. Kebutuhan parpol itu harusnya bersumber dari anggota dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat,” sambung Tjahjo.

Berita Politik – Dirinya juga berharap dengan kenaikan dana bantuan partai politik saat ini, kualitas demokrasi di Indonesia ke depannya bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

“Pada dasarnya kan dana parpol yang diberikan pemerintah itu hanya sebagai bentuk partisipasi bagi partai yang sudah mendukung proses demokrasi. Kami berharap bisa membantu parpol dalam bentuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia untuk ke depannya,” imbuhnya lagi.

“Dana bantuan parpol ini, pasti akan dievaluasi setiap tahunnya. Maka penggunaannya juga harus jelas dan juga bisa dipertanggungjawabkan,” tutup Mendagri tersebut.