Gara Gara Politik, Jenazah Sampai Tidak Di Sholatkan

Gara Gara Politik, Jenazah Sampai Tidak Di Sholatkan
Gara Gara Politik, Jenazah Sampai Tidak Di Sholatkan
Gara Gara Politik, Jenazah Sampai Tidak Di Sholatkan

Kabar Trending – Awalnya kita pasti mengira kalau spanduk ” Larangan mensholatkan jenazah pemilih gubernur non Islam ” sekedar menakut-nakuti orang agar tidak memilih Ahok. Kan Ahok bukan orang Islam. Cuma sebatas strategi untuk menjegal Ahok agar tidak dipilih nanti sebagai gubernur DKI 5 tahun ke depan.

Otak cangkok saya membara karena amarah. SUNGGUH KETERLALUAN, karena betul-betul diterapkan langsung di kehidupan nyata. Bukan di sinetron yang biasanya kita nonton. Pasti kalian sudah dengar atau sudah tahu berita bahwa nenek Hindun yang meninggal tidak disholatkan cuma karena pilih Ahok pada Pilkada DKI putaran pertama kemarin. Masih satu lagi, keluarga lain yang ditekan menandatangani surat pernyataan memilih Anies Baswedan agar jenazah saudaranya disholatkan sebagaimana mestinya.

Agama manapun pasti ajarkan kebaikan dan cinta damai. Termasuk Islam. Soal larangan mensholatkan jenazah , itulah tidak lebih adalah pemanfaatan untuk kepentingan politik segolongan orang yang tidak berperasaan. Isu agama atau sentimen agama terlalu sensitif, mudah dimainkan untuk menggiring banyak orang dalam waktu singkat.

Pastilah orang anti Ahok coba-coba permainkan politik jenazah, setelah gagal dengan politik ” penistaan agama “. Sampai sekarang Ahok masih belum ditahan, paling-paling harus menjalani sidang perkara dugaan penistaan agama , sudah sampai sidang kedelapan. Sidang masih belum selesai, terpicunya strategi lain karena orang anti Ahok maunya Ahok cepat terlempar keluar dari kedudukan gubernur DKI.

Kedudukan gubernur DKI sangat strategis , akan menjadikan mudah terwujudnya impian / keuntungan politik bagi orang yang punya kepentingan. Gubernur DKI sungguh istimewa, karena punya hak prerogatif karena bisa mengangkat langsung walikota. Tidak seperti walikota di daerah lain , yang harus dipilih lewat Pemilihan Kepala daerah. Kedudukan gubernur DKI bisa dijadikan batu loncatan menjadi Presiden seperti Jokowi.

Anggaran DKI sungguh menggiurkan, karena jumlahnya dalam trilyunan. Baca lagi, bukan milyaran tapi trilyunan… trilyunan… trilyunan … Apalagi pasti banyak proyek yang bisa digarap. Apa sulitnya kalau gubernur DKI mau memperkaya diri ? Satu tanda tangan gubernur DKI saja, sudah bisa Rp 50 milyar. Enak ya…bikin orang iri .

Strategi pemenangan pemilu baik Pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan DPR/DPRD harus dalam koridor yang sudah diatur UU pemilu. Pasti dicari banyak taktik untuk memenangkan calon gubernur DKI. Terbentur pada kerja nyata Ahok yang jelas-jelas banyak yang sukses. Maka cari taktik licik yang bernuansa agama., mungkin terinspirasi berita hoax ” Melarang pemakaman ” di internet. Akhirnya mantap dan digunakan taktiknya, yaitu menyebarkan / memasang spanduk larangan mensholatkan jenazah pemilih Ahok.

Berhasil juga pengaruhnya, banyak orang jadi takut. Mau tidak mau terpaksa memilih calon gubernur DKI selain Ahok. Tentunya Anies Baswedan. Anies Baswedan kayaknya suka banget dengan politik jenazah tersebut yang menguntungkan. Ya makanya Anies Baswedan diam dan membiarkannya. Padahal Anies Baswedan jelas sudah tahu dan seharusnya bisa menegur keras karena politik jenazah berlawanan dengan sisi kemanusiaan.

Semua spanduk akhirnya diturunkan baik secara sukarela maupun secara paksa , setelah berita ” jenazah nenek Hindun tidak disholatkan ” tersebar luas. Anies Baswedan baru kemudian pasang wajah “marah” dan bikin surat pencopotan spanduk tersebut. Dasar cari muka !

Bawaslu dan KPU Pusat / KPUD DKI juga sama-sama telat dan tidak cepat ambil tindakan terhadap spanduk yang jelas sekali mengandung SARA, terlebih lagi melecehkan jenazah karena tega dikait-kaitkan dengan politik. Padahal jenazah harus dihormati, apalagi jenazah masih harus menjalani hukuman di akhirat. Sholat jenazah hendaknya dapat meringankan beban atau mengurangi masa hukuman jenazah di akhirat.

Sudah sepatutnya, pelarangan politik jenazah dalam segala bentuk dimasukkan ke dalam UU pemilu. Jangan ditunda-tunda terus, harus sekarang juga ! Takutnya, besok lupa lagi. Terjadi ulang kejadian yang sama, mencerminkan ketololan semua orang di Indonesia.