Hotel Alexis Masih Legal di Hadapan Hukum

Hotel Alexis Masih Legal di Hadapan Hukum

Hotel Alexis Masih Legal di Hadapan Hukum

Kabar Terbaru – 27 Oktober 2017 No: 68661-1.858.8 Sifat: Segera Lampiran: – Hal: Penjelasan terkait Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Kepada Yth. Direktur PT.Grand Ancol Hotel Jl RE Martadinta No 1 Kel.Ancol Kecamatan Pademangan

Sehubungan dengan Permintaan TDUP Hotel Bintang yang diajukan melaluui aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jakarta dengan nomor 60U0HG dan Permohonan TDUP Griya Pijat yang diajukan melalui aplikasi online ke Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pademangan dengan nomor registrasi Z35DNU, dengan data permohonan sebagai berikut:

Nama Sarana: PT. Grand Ancol Hotel Nama Usaha: Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis Alamat: Jl.RE Martadinata No 1 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peta Zonasi;
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan pertimbangan teknis, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti informasi yang berkembang di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang dalam penyelenggaraan usaha Hotel dan Griya Pijat di Hotel Alexis;
2. Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat kerja;
3. Pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
4. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum bisa diproses.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

(ditandatangani)

EDY JUNAEDI NIP: 7611301985111001

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Satuan Polisi Pramong Praja Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Terkait surat di atas, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, antara lain:

1. Surat bernomor: 68661-1.858.8 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta BUKAN surat penolakan terhadap perpanjangan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan Alexis Hotel melalui surat bernomor 026B/GAH/X/2017. Sehingga sampai hari ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum mengambil keputusan hukum apa pun terkait Alexis Hotel apakah izinnya dicabut atau dibatalkan;

2. Surat bernomor: 68661-1.858.8 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta TIDAK MEMBAWA KONSEKUENSI HUKUM APA PUN KARENA SURAT DI ATAS TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM UNTUK MEMBUAT ALEXIS JADI ILEGAL DAN TIDAK MENGIKAT ALEXIS HOTEL, dengan kata lain surat itu percuma. Karena surat di atas tak ada bedanya dengan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum apa pun.DAN TIDAK BISA MENCABUT IZIN ALEXIS DENGAN MODEL SURAT BISA SEPERTI DI ATAS KARENA SURAT DI ATAS TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.

3. Dalam surat bernomor: 68661-1.858.8 TIDAK ADA KEPUTUSAN yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memutuskan menolak atau tidak memperpanjang izin operasional Alexis Hotel. Sehingga sampai detik ini, semua operasional Alexis Hotel adalah LEGAL.

4. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di beberapa media yang menyatakan bahwa semua kegiatan di Alexis Hotel adalah ilegal adalah pernyataan yang paling memalukan dan menggelikan dari seorang pejabat tata usaha negara, karena tidak menyadari kesalahan apa yang terjadi dalam bentuk surat sehingga surat di atas TIDAK ADA AKIBAT HUKUM APAPUN BAGI ALEXIS HOTEL, KARENA SURAT DI ATAS LEBIH MIRIP DENGAN HIMBAUAN/PEMBERITAHUAN BIASA. YANG TENTU JIKA DILAKSANAKAN, OK, TIDAK JUGA, OK. TIDAK ADA AKIBAT HUKUM APA PUN. ALEXIS HOTEL TETAP LEGAL SECARA HUKUM SAMPAI DETIK INI. TAPI OLEH KARENA SURAT ITU DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TUN, MAKA SURAT ITU TETAP BISA DIGUGAT KE PTUN KARENA SURAT ITU TETAP MERUPAKAN SUBJEK DARI PTUN.