Jokowi Ngamuk Anggaran 6 Triliun Cuma Ubah Kertas Jadi Plastik

Jokowi Ngamuk Anggaran 6 Triliun Cuma Ubah Kertas Jadi Plastik
Jokowi Ngamuk Anggaran 6 Triliun Cuma Ubah Kertas Jadi Plastik
Jokowi Ngamuk Anggaran 6 Triliun Cuma Ubah Kertas Jadi Plastik

Kabar Trending – Presiden Joko Widodo terlihat kesal dan jengkel ketika memberikan tanggapan mengenai kasus proyek pengadaan E-KTP yang sudah disidangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menganggap kasus ini memberikan efek yang buruk ke semua lini. Yang paling menyedihkan adalah saat ini warga jadi sulit mendapatkan E-KTP.

Padahal, menurut Jokowi jika lancar, E-KTP ini memberikan banyak manfaat dengan sistem yang dibangun. Tetapi karena korupsi, semuanya menjadui rusak dan saat ini keadaan menjadi kacau balau.

Jokowi pun menyindir proyek dengan dana 6 Triliun ini proyek aneh. Bahkan ada kesan Jokowi menyindir pengadaan E-KTP ini tidak sesuai dan sangat tidak efektif penyusunan anggarannya. Perubahan sistem KTP menggunakan dana 6 Triliun bagi Jokowi sangat tidak masuk akal.

Untuk itu, Jokowi pun meminta maaf karena pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan perekaman e-KTP. Jokowi pun menyesalkan proyek yang menghabiskan anggaran Rp 6 triliun tersebut hanya berhasil memindahkan jenis KTP ‘kertas’ menjadi ‘plastik’.

“Jadi kita mohon maaf kalau masih ada problem seperti itu. Karena memang mestinya peralatannya kan, ‘crek’ rampung, ‘crek’ rampung. Habisnya (Rp) 6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar,” tegas Jokowi.

Ya, Jokowi wajar sangat kesal dan kecewa karena proyek yang menggunakan dana APBN tersebut hanya bisa mengubah KTP kertas menjadi plastik tanpa adanya sebuah sistem yang baik dan sudah terbangun. Sudah begitu dikorupsi lagi dan semakin memperburuk sistem administrasi kependudukan Indonesia. Benang kusut yang kembali diwariskan SBY untuk diselesaikan oleh Jokowi.

Tidak di Jakarta, tidak juga di pemerintahan pusat, Jokowi selalu diwariskan permasalahan yang harus diselesaikannya. Jokowi menerima semua karut marut yang diakibatkan buruknya dan korupnya pemerintahan sebelumnya. Sebuah warisan yang nantinya tidak akan pernah diberikan Jokowi kepada Presiden berikutnya. Karena Jokowi menjadi Presiden untuk memperbaiki karut marut pemerintahan pusat.

Penggunaan dana 6 Triliun hanya mengubah kertas menjadi plastik juga membuat Jokowi menjadi gregetan. Apalagi seperti yang kita ketahui, Jokowi memang punya prioritas utama dalam 5 tahun kepemimpinan periode pertamanya untuk membangun infrastruktur (Jokowi kita aminkan 2 periode), selanjutnya 5 tahun periode kedua akan membangun sebuah negara berkembang dan maju di atas infrastruktur yang mumpuni tersebut.

Sebagai perbandingan saja, Jokowi mengalokasikan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan. Dimana sebesar Rp 2 triliun dialokasikan untuk Dirjen Binamarga yang bakal dipergunakan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas jalan akses yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.?

Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto, menjelaskan tahun ini (2015) dianggarkan Rp 2 triliun yang dikelola pihaknya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas puluhan kilometer jalan akses yang menuju langsung ke perbatasan.

“Rp 2 triliun untuk seluruh akses menuju perbatasan dari mulai yang di Kalimantan dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini dan NTT (Nusa Tenggara Timur) dengan Timor Leste,” papar dia.

Jokowi juga terus berusaha membangun infrastruktur jalan di Papua yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh SBY. Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran sekitar 7-8 triliun sepanjang 2015-2017 ( Untuk Papua dialokasikan Rp 5 triliun dan Papua Barat Rp 2 triliun) untuk mengerjakan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.300 Kilometer (Km).

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) fokus pada pembangunan infrastruktur di Papua karena tiga tujuan utama. Pertama, untuk menciptakan keadilan. Kedua, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, dan ketiga mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah.

?”Inilah tantangan dalam pemerataan pembangunan. Di Papua, harga BBM sudah satu harga, tapi harga semen masih Rp 2,5 juta per sak di Jayawijaya dan Intan Jaya, Papua,” dia menerangkan.

Memang itulah tujuan Nawacita Jokowi. Membangun negeri dengan infrastruktur yang bisa membuat keadilan sosial dan kemerataaan harga yang nantinya akan menunjang kehidupan rakyat yang lebih sejahtera. Alokasi dana triliunan rupiah Jokowi bukan cuma mengubah kertas menjadi plastik, tetapi mengubah tanah menjadi jalan dan bangunan.

Jokowi yang mengakui pembangunan infrastruktur Indonesia sangat jauh tertinggal dan akan dikejar dalam 5 tahun ini butuh 5 ribu triliun lebih. Dana yang tidak hanya mengandalkan APBN tetapi juga dari sumber dana lain. Itulah mengapa Jokowi terus menarik investor dari luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Wajarlah pada akhirnya kalau Jokowi terlihat kesal dan jengkel melihat alokasi APBN 6 triliun yang cuma mengubah KTP kertas menjadi plastik dengan sistem yang tidak berjalan baik karena dikorupsi. Padahal dana sebesar itu bisa disulap Jokowi menjadi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perbatasan dan keadilan sosial yang merata.

Dari sini kita perlu belajar, bahwa siapa pemimpinnya akan menentukan bagaimana pengalokasian dana dan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itulah mengapa dalam Pilkada DKI saya sangat ngotot Ahok mejadi Gubernur. Karena jiwa Ahok dalam memimpin sejalan dengan Jokowi. Betul??

Salam Kecewa.