Setelah Rumah Dinas Direnovasi, Kini DPR Minta Apartemen

Kabar Trending, Berita Politik, Berita Politik Terbaru, Berita Politik Indonesia, Fahri Hamzah, Pembangunan Apartemen DPR, Anggota DPR, Berita Terbaru DPR

Kabar Trending, Berita Politik, Berita Politik Terbaru, Berita Politik Indonesia, Fahri Hamzah, Pembangunan Apartemen DPR, Anggota DPR, Berita Terbaru DPR

JK Akhirnya Buka Suara Tentang Kasus Ini

Berita Terbaru Seputar Politik – Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, akhirnya ikut buka suara tentang usulan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, tentang pembangunan apartemen untuk anggota DPR di daerah Taman Ria. JK mengungkpkan, kompleks perumahan anggota DPR di daerah Kalibata masih bisa dimanfaatkan dengan sangat baik.

“Kurang lebih 5 tahun lalu, DPR kan sudah merenovasi semua perumahannya di Kalibata dengan biaya ratusan miliar. Jadi sebenarnya harus dimanfaatkan dulu renovasi besar – besaran tersebut. Masih ingat kan ?” ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Agustus 2017.

JK sangat menyayangkan sikap DPR yang dinilai terlalu buru – buru dalam wacana pembangunan apartemen baru. Menurutnya, ratusan miliar uang yang sudah digunakan untuk merenovasi rumah anggota DPR di daerah Kalibata di tahun 2011 silam, sebaiknya digunakan atau dimanfaatkan dengan baik.

“Ratusan miliar digunakan untuk merenovasi rumah di DPR sehingga jauh lebih baik dari sebelum – sebelumnya, kalau itu mau ditinggalkan begitu saja kan kasihan. DPR yang buat perencanaanm tapi cuma beberapa tahun saja,” ungkapnya lagi.

Berita Politik – JK menyebutkan saat ini pemerintah masih memiliki moratorium untuk pembangunan gedung – gedung baru, kecuali beberapa gedung yang dianggap penting seperti misalnya sekolah, rumah sakit, atau balai penelitian.

“Sementara ini pemerintah masih memutuskan untuk memoratorium pembangunan gedung – gedung baru, kecuali sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian. Tidak kurangi. Tapi jika gedung baru, kantor baru, kabtor pemerintah pun tidak bangun apa – apa. Sekali lagi yang dibangun hanya sekolah, rumah sakit, dan penelitian, jadi harusnya DPR bisa memahami hal tersebut,” tutupnya.