Setelah Tanah Abang, Kini PKL Hajar Sudirman

Setelah Tanah Abang, Kini PKL Hajar Sudirman

Kabar Trending – Ibu kota negara saat ini sedang terluka karena benturan dalam sejarah kelam bangsa yang membelah warga ke dalam dua kasta, JKT58 dan JKT42, Kecebong dan kaum bani bumi peang.

Ahok-Djarot menguasai sektor perekonomian modern, sementara Anies-Sandi mengontrol perdagangan eceran, industri kecil, dan PKL liar.

Kebijakan affirmative action dilakukan Anies-Sandi seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dibawah kendali mereka muslim pribumi naik kelas melalui kebijakan alokasi proteksi kaum kecil yang membabi-buta.

Program ecek-ecek dan eceran dieksekusi semenjak mereka dilantik Presiden Jokowi. Maka jangan heran lahirlah istilah Gabener dan Wahgabener.

Kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak kompeten dibidangnya namun terpilih karena sentimen agama dimana pada kenyataannya pemilihan mereka merupakan bagian dari fiksi dan label ideologis semata.

Tak heranlah ketika istilah jihad ala mereka disandingkan dengan fundamentalisme, radikalisme dan intoleransi dalam nuansa balutan SARA menjadi senjata kaum kecil itu untuk berdagang semau-maunya.

Maka jangan heran jika timbul dugaan motif jahat Gabener dan Wahgabener yang berselubung dalam mengelola ibu kota negara tercinta ini.

Hal ini terlihat nyata di depan hidung dimana kekuasaan aparatur Pemprov DKI memiliki posisi tawar rendah akibat terjangkitnya virus aneh yang diderita oleh Gabener dan Wahgabener ini.

PKL sebagai salah satu unsur dari usahawan muslim pribumi pada hakikatnya tidak terlatih jiwa bisnis mereka yang terukur karena melakukan usaha yang hantam kromo menabrak aturan dan Undang-undang yang berlaku tanpa peduli kepentingan orang lain.

Akibat kebijakan Gabener dan Wahgabener yang memanjakan PKL Tanah Abang, kini para pedagang kaki lima mulai memadati trotoar Jalan Jenderal Sudirman dekat Halte Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Puluhan PKL itu memenuhi dan mengotori trotoar yang tidak jauh dari Jembatan Penyeberangan Orang di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Para PKL Sudirman terinspirasi dengan keistimewaan para PKL di Tanah Abang akibat kebijakan Anies Baswedan yang sepihak.

Bayangkan jalan protokol sekaliber Sudirman yang notabene merupakan wajah Indonesia dimata dunia kini dipenuhi PKL liar yang mengeksploitasi kemiskinan.

Inilah sejarah kelam di era Gabener dan Wahgabener itu. Upaya menghancurkan bekas-bekas sisa kebijakan pemimpin Cina Kafir bukan pribumi itu mereka lakukan demi tujuan politik yang terselubung.

Para politisi kotor dan oposisi pemerintah juga ikut andil dan bermain cantik di belakang layar dengan dalih agar pengusaha pribumi muslim ala mereka itu tidak terisolasi dalam mencari nafkah.

Situasi ini tentu saja membuat frustrasi bagi warga yang masih waras otaknya. Di era Gabener dan Wahgabener itu, ketertiban dan kerapihan bukan bagian esensial dari pertumbuhan ibu kota negara.

Gabener dan Wahgabener ini mengadopsi kebijakan proteksi terhadap para PKL yang membabi-buta. Para PKL liar itu digandeng sebagai client-businessmen yang tumbuh dalam iklim pariah enterpreneur yang bergantung kepada fasilitas negara.

Kedua Gabener dan Wahgabener ini melakukan kebijakan ekspansif-proteksionis di bawah preskripsi dogma neoklasik yang salah kaprah.

Perda DKI Jakarta No 8/2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 25 ayat (2) menyebutkan, ‘Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum di luar ketentuan itu kini tidak berlaku bagi Gabener dan Wahgabener.

Akibatnya fatal. Beragam dagangan ecek-ecek dijual bebas di atas trotoar yang semestinya milik pejalan kaki, mulai sepatu, pakaian, sandal, topi, hingga makanan pecel sayuran dan minuman ringan.

Tiap malam, ratusan pedagang menjajakan dagangan mereka dari JPO Halte Trans-Jakarta Bendungan Hilir hingga trotoar sebelum Gedung Intiland.

Cukup panjang trotoar yang mereka okupansi, hingga 100 meter-200 meter. Lapak dagangan pun lengkap dengan lampu yang sangat terang benderang. Jakarta tambah semarak. Semarak dengan riuh rendahnya para PKL liar.

Semua dagangan mereka digelar hingga hampir menguasai separuh lebar trotoar. Yellow line atau rambu yang merupakan jalur khusus pejalan kaki bagi disabilitas pun mereka kuasai.

Kondisi ini semakin diperparah dengan para PKL pendatang dari daerah yang mengadu nasib di ibu kota negara.

Inilah fakta bahwa the Gabener dan Wahgabener itu adalah bagian integral dari struktur politik balas dendam yang terselubung halus dalam inflasi retorika disetiap kebijakan yang mereka buat selama ini.

Negara, dalam hal ini pemerintah pusat maupun Parlemen daerah, belum ambil tindakan. The Gabener dan Wahgabener itu masih baru menjabat, baru seratusan hari lebih menjabat. Jadi sabar.

Mungkin bagi Gabener dan Wahgabener itu demokrasi di tangan mereka adalah sebuah bentuk pemurnian, keadilan, kontrol terhadap otoritarian dan anti-tesis fir’aunisme. Barangkali begitu.