Kasus Guru Nur Aini di Pasuruan Dedikasi Tragis hingga Tuduhan Manipulasi Birokrasi
Kasus Guru Nur Aini dari SDN Mororejo II, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, kini menjadi sorotan nasional. Kisahnya soal dedikasi tinggi dalam mengajar, namun di bayangi dugaan pelanggaran administratif yang serius, memicu perdebatan tentang sistem penempatan guru, birokrasi ASN, dan perlindungan tenaga pendidik.
Latar Belakang dan Keluhannya
Nur Aini adalah guru ASN (Pegawai Negeri Sipil) yang secara rutin menempuh jarak ekstrim dari rumahnya di Bangil ke SDN Mororejo II Tosari. Setiap hari, ia menempuh 57 kilometer satu arah, sehingga total perjalanan pulang-pergi bisa mencapai sekitar 100 km.
Dalam video viral bersama konten kreator Cak Sholeh, Aini menyatakan bahwa sebagian besar pendapatannya yang menurutnya “tidak sampai tiga juta rupiah” habis di gunakan untuk biaya transportasi. Ia berharap bisa di pindahkan tugas ke sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya untuk mengurangi beban logistik dan finansial.
Dugaan Manipulasi Birokrasi
Tidak hanya beban fisik dan keuangan, Aini juga menuduh adanya penyalahgunaan wewenang di sekolahnya:
-
Rekayasa absensi: Meskipun mengaku selalu hadir dan mengajar, daftar kehadirannya diduga di manipulasi sehingga tercatat alpa dalam laporan sekolah.
-
Pemalsuan tanda tangan & utang fiktif: Kepala sekolah di duga menggunakan tanda tangan Aini secara ilegal untuk mengajukan pinjaman ke koperasi tanpa sepengetahuannya. Sebagai akibatnya, gajinya di potong untuk “melunasi” utang fiktif tersebut.
Pengakuan ini membawa dimensi serius: bukan sekadar masalah administratif, tetapi potensi tindak pidana yang menjerat institusi sekolah sebagai pelaku dugaan pemalsuan dokumen dan manipulasi sistem kepegawaian.
Respons Pemerintah Daerah
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, angkat bicara terkait polemik ini. Menurutnya, video curhatan Aini memang harus di luruskan agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh: “jangan mudah terprovokasi narasi sepihak.”
Bupati menegaskan bahwa Aini mendaftar sendiri ke formasi CPNS di sekolah tersebut, sehingga ia memahami risiko penempatan jauh. Selain itu, Aini saat ini sedang menjalani sidang disiplin ASN di BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Menurut evaluasi, kinerjanya dalam dua tahun terakhir “di bawah ekspektasi”.
Hak Jawab dari Nur Aini
Aini tidak tinggal diam. Dalam hak jawabnya melalui media lokal, ia mengklarifikasi sejumlah tuduhan. Misalnya, soal anggapan bahwa dia terlibat dalam tim sukses (“timses”) kampanye bupati dia menyatakan itu adalah dukungan sebagai warga, bukan partisipasi struktural dalam politik.
Ia juga berharap agar Bupati Pasuruan dapat memfasilitasi dialog antara dirinya, kepala sekolah, dan pihak terkait agar isu ini bisa diselesaikan secara terbuka dan adil.
Analisis & Implikasi
1. Penempatan Guru di Daerah Terpencil
Kasus ini menyoroti tantangan penempatan guru CPNS di lokasi terpencil. Meskipun daerah seperti Tosari kekurangan tenaga pengajar, konsekuensi penempatan jauh terhadap kualitas hidup guru harus menjadi pertimbangan serius oleh pemerintah daerah.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah
Dugaan rekayasa absensi dan pemalsuan dokumen menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Kepala sekolah di duga menyalahgunakan wewenang, yang dapat berpotensi menjerat dirinya pada ranah pidana.
3. Sistem Disiplin ASN
Sidang disiplin yang di jalani Aini membuka pertanyaan: apakah evaluasi kinerja ASN sudah di lakukan secara objektif dan adil? Proses semacam ini harus transparan agar tidak di salahgunakan sebagai pembungkam kritik.
4. Peran Publik dan Media Sosial
Viralnya kasus ini lewat video Cak Sholeh menunjukkan betapa kuatnya peran media sosial dalam menyoroti isu birokrasi publik. Namun, Bupati Pasuruan menekankan perlunya verifikasi agar narasi tidak menjadi semata propaganda satu sisi.
Baca juga: Wacana Kereta Cepat hingga Banyuwangi Peluang dan Tantangan
Kasus guru Nur Aini di Pasuruan bukan sekadar cerita guru yang kelelahan menempuh ratusan kilometer setiap hari. Ini adalah refleksi masalah struktural dalam birokrasi pendidikan: penempatan guru, perlindungan hak pegawai, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat sekolah.
Jika dugaan-rekayasa absensi dan pemalsuan dokumen terbukti, maka bukan hanya keadilan bagi Aini yang di pertaruhkan, tetapi juga kredibilitas sistem pendidikan lokal. Pemerintah daerah, melalui BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Bupati, harus menindaklanjuti secara serius agar kasus ini menjadi pelajaran dan memperkuat perlindungan bagi guru, bukan justru menekan mereka.